 |
| Yuddi Chrisnandi |
JAKARTA, Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN dan RB) sudah
menyatakan, pemerintahan Jokowi-JK akan menghentikan sementara atau
moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kebijakan ini dimulai
tahun depan dan akan dikaji kemungkinan pelaksanaannya hingga lima
tahun.
Menteri PAN dan RB Yuddi Chrisnandi mengatakan pemerintahan Jokowi-JK masih mengkaji ulang penerimaan PNS baru di seluruh kementerian. Kementerian yang baru dibentuk seperti Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman tidak diberikan PNS baru, hanya boleh menggunakan PNS yang lama.
"Misalnya, Kemenko Maritim butuh dirjen, itu bisa diambil dari staf ahli wapres sesuai dengan arahan Pak Jokowi dan Pak JK," ujar dia di Kantor KemenPAN dan RB, Jakarta, Kamis (30/10/2014).
Dia menyebutkan alasan penghentian sementara penerimaan PNS. Menurutnya, penambahan PNS hanya akan menambah beban negara dari belanja pegawai yang setiap tahun mengalami kenaikan. Namun, kata dia, untuk tenaga pengajar dan tenaga medis tetap dibuka.
"Jadi guru-guru dan tenaga medis tenang saja. Guru-guru tetap ada, tenaga medis tetap ada. Tetapi, yang sudah ada (rekrut CPNS) tetap misalnya ada tesnya, ya terus," kata dia.
Menurut dia, beban negara dalam postur anggaran saat ini sudah sangat mengkhawatirkan. Untuk itu, pemerintahan Jokowi-JK sepakat mengkaji ulang penerimaan CPNS baru tersebut.
"Ini kan menambah beban negara. Banyaknya obligasi yang dijual, utang di negara lain, lalu ratusan triliun subsidi yang besar. Ini kan bakal menambah belanja pegawai. Makanya, ini masih dikaji ulang lagi," pungkas dia
sumber : GORIAU.COM
0 komentar:
Posting Komentar