 |
| Dr Tajeri |
 |
| Truck Tangki Pertamina |
Muara Teweh, Batara TV, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara,
Kalimantan Tengah tampak keteteran memberlakukan Peraturan Bupati
(Perbup) Tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Bahan Bakar Minyak (BBM),
pasalnya setelah pemberlakukan (Perbup) tersebut, harga eceran BBM
jenis premium bukannya turun malah naik, sekarang ini dalam kota Muara
Teweh mencapai Rp. 10.000,- liter, padahal menurut ketentuan Perbup tadi
ditetapkan harga tertinggi eceran hanya Rp. 7.500,- per liter.
Terhadap kondisi ini mendapat tanggapan keras dari salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat Dr Tajeri, menurut dia hal ini terjadi karena upaya penertiban penjualan dan penyauran BBM yang dilakukan oleh tim Pemerintah Daerah saat ini hanya dilaksanakan setengah hati, tidak sungguh-sungguh dan hanya "panas-panas tahi ayam", akibatnya seperti saat ini warga menjadi kesulitan mendapatkan BBM eceran, apalagi untuk mendapatkan BBM bersubsidi anteriannya luar biasa.
Sementara itu salah seorang tokoh warga yang minta tidak disebutkan jati dirinya mengemukaken kekecewaannya terhadap kinerja tim penertiban BBM yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah setempat, karena dilapangan tim ini terkesan "takut" dan tidak bernyali terhadap para pengemplang BBM bersubsidi, sejumlah pelanggaran terjadi didepan mata mereka, akan tetapi sejauh ini tidak ada tindakan yang nyata dari tim agar para pelanggar peraturan tadi menjadi jera.
Menurut warga tadi, Ia sangat kecewa dengan kinerja tim, semestinya mereka dapat menindak para pengemplang BBM bersubsidi, karena tim tersebut terdiri dari hampir semua instansi terkait, termasuk penegak hukum, namun sejauh ini hasil tim tersebut sangat jauh dari harapan, parahnya lagi BBM dipasar eceran malah menghilang, kalaupun ada harganya hampir lipat dua dari harga BBM bersubsidi.
Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Barito Utara ir Daud Danda, MM kepada media ini pekan lalu mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengawasan yang ketat terhadap penjualan dan penyaluran BBM dengan menempatkan petugas khusus pada semua SPBU yang ada, petugas tadi mencatat stock BBM pagi maupun sore hari, sehingga jika terjadi penyelewengan pada malam hari dapat terdeteksi.
Tentang tim yang ada, menurut Daud memang pihaknya mengalami kesulitan, karena pihaknya tidak bisa melakukan penindakan terhadap para pelanggar, kewenangan tersebut ada pada penyidik dan dalam konteks ini, karena yang ditegakan adalah Perbup, maka yang paling dituntut kinerjanya adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP). (j/1).
0 komentar:
Posting Komentar